Bawaslu Gelar SKPP, Wakil Wali Kota Cirebon Ingatkan Untuk Mengawal Demokrasi

KEJAKSAN [89,2 CR] – Hak masyarakat dalam demokrasi harus dikawal dengan baik. Hak-hak masyarakat dalam berdemokrasi juga tidak boleh disalahgunakan.

“Sekolah kader ini bertujuan untuk mengawal demokrasi,”  ungkap Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, usai menghadiri acara Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon, Selasa (17/11/20).

Karena dalam demokrasi, lanjut Eti, hak-hak masyarakat tidak boleh disalahgunakan. Untuk itu, harus dikawal dengan baik agar masyarakat bisa menyalurkan hak mereka di negara demokrasi ini.

“Memang dalam waktu dekat kita tidak melaksanakan pilkada, hanya di Kabupaten Indramayu. Namun persiapan matang tetap dibutuhkan agar pada saatnya nanti pilkada bisa berjalan dengan lancar dan aman,” katanya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin, menjelaskan bahwa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan tindak lanjut dari konsolidasi pengawasan partisipatif yang sebelumnya telah dilakukan.

“Melibatkan aktivis, mahasiswa dan berbagai komunitas,” ungkap Johar.

Penyelenggaraan SKPP ini, lanjut Johar, dilakukan untuk menguatkan lagi kepada teman dan kader pengawas partisipatif terkait isu pemilu. Selanjutnya kader pengawasan partisipatif tersebut akan melakukan semacam advokasi politik ke komunitas mereka masing-masing sekaligus mengedukasi bahwa politik itu penting. [Wlk]