Connect with us

DPRD Kota Cirebon Lahirkan Dua Perda di Bidang Perpustakaan dan Kesehatan

Berita Cirebon Radio

DPRD Kota Cirebon Lahirkan Dua Perda di Bidang Perpustakaan dan Kesehatan

KEJAKSAN [89,2 CR] – Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda tentang Pencegahan Penanggulangan Penyakit. Kedua raperda tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Cirebon melalui paripurna di ruang Griya Sawala gedung DPRD.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd menyampaikan, masing-masing pansus DPRD dan tim asistensi Pemkot Cirebon sudah menyelesaikan semua tahap pembahasan raperda. Dua raperda tersebut sudah difasilitasi oleh gubernur Jawa Barat melalui Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Jawa Barat.

“Persetujuan kedua raperda ini sebagai baru bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyakit di Kota Cirebon. Serta upaya pemerintah daerah memajukan mutu pendidikan di Kota Cirebon melalui buku-buku di perpustakaan,” ujar Affiati usai memimpin rapat paripurna, Kamis (25) / 02/21)

Saat rapat berlangsung, terminal Walikota Cirebon, Drs H Nashruddin Azis SH dibacakan Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati. Dalam krisisnya, Ethiopia menyampaikan, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang disahkan menjadi perda sudah melalui pembahasan hingga penyempurnaan.

Pertama, pengadaan tenaga perpustakaan. Pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan ketentuan-undangan. Kedua, adanya ketentuan pembantuan perpustakaan perguruan tinggi. Karena hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka tidak perlu diatur oleh peraturan daerah.

“Pansus DPRD dan tim asistensi Pemkot Cirebon sudah memperbaiki substansi dan norma hukum sesuai yang diarahkan gubernur,” ujar Eti.

Sama halnya dengan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, pansus DPRD dan tim asistensi sudah menyelesaikan pembahasan. Sehingga dapat diparipurnakan untuk mendapat persetujuan anggota DPRD.

Menurutnya, substansi dari raperda tersebut mencegah pencegahan dan penanggulangan penyakit. Bukan hanya penanganan kesehatan penyakit menular, penanganan penyakit tidak diatur juga diatur.

“Dalam poin di perda itu koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam hal penanggulangan penyakit. Di samping itu, sanksi administratif dan pidana dituangkan dalam perda tersebut, ”katanya.

Setelah mendapat persetujuan bersama melalui rapat paripurna, kedua raperda tersebut perlu diklarifikasi dan mempersembahkan nomor registrasi dari gubernur. Selanjutnya, produk hukum tersebut sudah bisa dijadikan baru pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami pun akan menginstruksikan kepada kepala perangkat daerah yang terkait untuk merancang regulasi bersifat teknis yang dituangkan dalam peraturan walikota. Implementasi agar regulasi tersebut bisa maksimal, ”tutup Eti. [Wlk]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Cirebon Radio

To Top