Connect with us

DPRD Sahkan Perda Tibum, Masyarakat Diminta Patuhi Prokes

Berita Cirebon Radio

DPRD Sahkan Perda Tibum, Masyarakat Diminta Patuhi Prokes

SUMBER – DPRD Kabupaten Cirebon mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum (Tibum) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan secara daring, Rabu (14/7).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sekaligus Pimpinan Sidang, Rudiana menjelaskan, Perda Tibum tersebut bukan perda baru. Hanya saja ada sejumlah perubahan khususnya untuk penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

“Selama ini Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon hanya menggunakan Perda Jawa Barat. Dengan adanya perubahan Perda Tibum Nomor 7 tahun 2015 kami masukan dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum kepada masyarakat yang melanggar Prokes,” katanya.

Pihaknya mengakui selama ini pengesahan Raperda Tibum menjadi Perda mengalami hambatan. Pasalnya, selama ini Tata Tertib (Tatib) kehadiran anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam persetujuan belum memenuhi kuorum.

Menurutnya, di masa pandemi seperti sekarang terlebih saat PPKM Darurat diberlakukan harus ada pembatasan kegiatan. Termasuk pembatasan jumlah anggota DPRD saat rapat paripurna. Sehingga rapat saat ini dilaksanakan secara daring.

“Jadi tadi kami mengelar paripurna sampai dua kali, yang pertama tentang Tatib anggota DPRD yang hadir dimasa Pandemi ini hanya 2/3 kehadiran fisik yang lainnya bisa melalui daring. Kedua Persetujuan Raperda Tibum menjadi Perda,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron mengatakan, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD dalam hal ini Panitia Khusus (Pansus) yang sudah bekerja menyusun Raperda Tibum menjadi Perda.

Menurutnya, dengan adanya Perda Tibum ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Satgas Covid-19 mempunyai payung hukum dalam melakukan penindakan khususnya kepada para pelanggar protokol kesehatsn.

“Alhamdullilah berarti Satgas Covid-19 mempunyai dasar hukum untuk melakukan penindakan pelangaran Prokes. Kemarin kita masih mengunakan Perda Jawa Barat,” ungkapnya.

Imron menjelaskan, dengan disahkannya Perda Tibum ini diharapkan masyarakat menjadi lebih mematuhi prokes. Sebab, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon bisa langsung menindak para pelanggarnya.

“Untuk denda Prokes perorangan maksimal Rp 250 ribu, sedangkan untuk pengusaha yang mempunyai badan hukum maksimal Rp 50 juta serta pengusaha yang tidak mempunyai badan hukum maksimal 500 ribu. Denda ini lebih kecil dari pada Perda Provinsi Jawa Barat,” paparnya.

Pihaknya menilai denda dalam perda tersebut dirasa masih cukup kecil dan tidak membebankan kepada masyarakat. Asalkan masyarakat bisa mematuhi prokes selama pandemi Covid-19 sehingga denda tidak mungkin ada. [CR01]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Cirebon Radio

To Top