Connect with us

Komisi II DPRD Kota Cirebon Kritik Kinerja DLH Kota Cirebon

Berita Cirebon Radio

Komisi II DPRD Kota Cirebon Kritik Kinerja DLH Kota Cirebon

KEJAKSAN [89,2 CR] – Komisi II DPRD Kota Cirebon kembali menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Komisi II kembali mempertanyakan program bank sampah yang masih belum berjalan efektif.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, dr H Doddy Aryanto MM menyampaikan, bank sampah seharusnya menjadi prioritas DLH dalam mengurangi dan pemanfaatan sampah. Jika program ini bisa berjalan maksimal, persoalan sampah di Kota Cirebon bisa tuntas.

“Program prioritas harusnya capaian maksimal, justru terbaik yang tidak prioritas maksimal,” katanya, Kamis (13/8/20).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, H Hendi Nurhudaya SH juga menyoroti pengelolaan sampah dengan metode TPS Mobile di tingkat RW yang belum berjalan efektif. Menurutnya, persoalan teknis pengumpulan sampah oleh petugas di tingkat RW yang berhenti hanya karena pergantian kepengurusan semestinya tidak terjadi.

Dia menyarankan, agar masalah tersebut tak kembali terulang, DLH disarankan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Cirebon mengenai regulasi yang mengikat kepada petugas pengangkut sampah. Sehingga, kinerja petugas tidak bergantung kepada kepengurusan RW.

“Segeralah berkonsultasi dengan bagian hukum untuk membuat regulasi. Agar pengurus atau satgas bank sampah itu bisa diberikan SK dan berkerja tidak bergantung kepengurusan RW,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Cirebon, Drs H RM Abdullah Syukur MSi menyampaikan, tiga Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sudah ditutup dan diganti taman. Diantaranya, TPS Wahidin, Kesambi dan TPS Prujakan. Sebagai gantinya, DLH menyediakan TPS mobile. Selain itu, DLH pun sudah membuat 40 titik bank sampah yang tersebar di Kota Cirebon.

Hanya saja, dalam perjalanannya, pengelolaan bank sampah di tingkat RW mengalami kendala teknis. Di mana, ketika pergantian kepengurusan RW, pengumpulan sampah dari rumah-rumah warga tidak berjalan lagi. Sehingga bank sampah tidak terurus.

Pengurus RW menentukan petugasnya, jam pengumpulan sampah ditentukan dan diangkut melalui gerobak. Akan tetapi banyak kendala teknis di lapangan. Ketika pergantian kepengurusan RW, maka program bank sampah juga terpengaruh,” tandasnya. [Wlk]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Cirebon Radio

To Top