Connect with us

Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Anggaran UHC PBI BPJS Kesehatan Terserap Tahun Ini

Berita Cirebon Radio

Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Anggaran UHC PBI BPJS Kesehatan Terserap Tahun Ini

KESAMBI [89,2 CR] – Anggaran Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan yang tersedia di APBD belum bisa terserap. Komisi III DPRD Kota Cirebon mendorong anggaran bisa terserap termasuk penambahan 20 ribu calon Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diajukan pada tahun ini.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, pimpinan dan ketua fraksi sepakat untuk secepatnya mendata warga Kota Cirebon yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS kategori PBI yang baru. Termasuk peserta BPJS yang ingin mutasi ke kelas III agar iuran bisa ditanggung pemerintah daerah.

“Agar anggaran UHC di APBD bisa segera diserap, kami harus secepat mungkin mendata warga yang belum terdaftar BPJS. Ini sudah memasuki bulan kedua. Akan tetapi penambahan kuota 20.000 belum digunakan, karena belum mendata warga,” ujarnya kepada awak media, Kamis (25/02/21).

Meskipun belum diketahui pasti jumlah keseluruhan warga yang akan didaftarkan, namin menurut Tresna, upaya pendataan warga calon PBI itu harus segera diselesaikan. Agar program UHC BPJS Kesehatan bisa segera dinikmati masyarakat.

“Cetak kartu perlu waktu, proses verifikasi juga butuh waktu. DPRD ingin syarat pendaftaran jangan sampai menyulitkan warga. Untuk itu kami mengusulkan teknis pendataan dan pendaftaran satu pintu ditangani Komisi III,” kata Tresna.

Dia menambahkan, pendaftar PBI BPJS cukup menyertakan salinan KTP, KK dan surat pengantar dari kelurahan bagi pendaftar baru maupun mutasi ke keanggotaan kelas III. Sementara surat rekomendasi dari puskesmas sudah ditiadakan.

Tresna menjelaskan, alokasi anggaran untuk membiayai UHC Kota Cirebon dianggarkan sebesar Rp30 miliar. Anggaran tersebut mengakomodir calon peserta BPJS baru, peserta kelas II dan III yang menunggak, dan prediksi 1.700 angka kelahiran baru warga Kota Cirebon.

“Rekomendasi dari puskesmas sudah tidak perlu. Karena hasil rapat dengan BPJS, mereka sudah bisa memverifikasi sendiri. Yang terpenting ada surat keterangan dari Dinkes, bahwa warga tersebut merupakan warga Kota Cirebon yang preminya akan dibayarkan pemerintah daerah,” ujarnya. [Wlk]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Cirebon Radio

To Top