Connect with us

Sejumlah Warga Kondangsari Kabupaten Cirebon Tuding Kuwu Lakukan Tindak Pidana Korupsi

Berita Cirebon Radio

Sejumlah Warga Kondangsari Kabupaten Cirebon Tuding Kuwu Lakukan Tindak Pidana Korupsi

BEBER [89,2 CR] – Sejumlah perwakilan dari tokoh masyarakat dan pemuda Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah desa setempat. Bahkan mereka menduga ada indikasi tindak pidana korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oknum kuwu.

Mantan pendamping desa Rudi Cahyadi mengatakan, ada dugaan penyalahgunaan anggaran desa terkait renovasi Gedung PAUD yang tidak dilaksanakan dan sudah dilaporkan ke Polresta Cirebon 19 Februari 2018 lalu.

“Dugaan penyalahgunaan ini senilai Rp36 juta. Saat itu masa transisi, saya melihat sudah dianggarkan oleh kuwu lama, setelah berganti anggaran dialihkan tanpa ada musyawarah,” paparnya kepada awak media, Rabu (10/02/21).

Di tempat yang sama, Wahid Rohadi menyampaikan dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan fisik di desanya.

Anggaran tersebut berasal dari Bantuan Provinsi senilai Rp100 juta, yang penggunaan dan pelaksanaanya diduga tidak sesuai peraturan.

“Pelaksana hanya menerima separuhnya. Kejanggalan pada Laporan Pertangungjawaban (LPJ), semua dibuat fiktif. Warga pernah kroscek langsung ke toko bangunan ternyata tidak mengakui dapat order dari proyek tersebut,” jelasnya.

Tokoh pemuda lainnya Dodi Damhudi menuturkan, aparat desa disinyalir ada tindakan penggelapan terhadap pengajuan pembuatan sertfikat program PTSL.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ada 700 warga yang mengajukan pembuatan sertifikat dengan biaya yang dibebani senilai Rp150 ribu. Namun hanya yang direalisasikan sekitar 170 sertifikat itu pun setelah warga menanyakan. Sementara Sisanya yang belum dibuatkan sertifikat, belum dikembalikan uangnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Advokasi Warga Kondangsari Agus Firman Amaldo siap memperjuangkan aspirasi warga.

Pihaknya mengapresiasi baik kepada warga Desa Kondangsari yang telah berani melaporkan tindak pidana Korupsi sebagai bentuk hak dan kewajiban warga.

“Kami Tim Advokasi LBH Cirebon akan terus mengawal dan memperjuangkan hak warga sampai tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi warga. Dan mengimbau kepada pihak kepolisian dan Inspektorat untuk bekerja profesional agar tidak mencederai perasaan dan semangat warga Kondangsari memperjuangkan keadilan,” pungkasnya.

Terpisah Kuwu Desa Kondang Sari, Mugiono menjawab tudingan dugaan korupsi oleh masyarakat setempat. Ia mengaku dibuat repot dengan tuduhan ini, bahkan terpaksa harus bolak-balik Polresta Cirebon untuk klarifikasi tuduhan tersebut.

Mugiono menjelaskan tuduhan masyarakat satu persatu berdasarkan data. Terkait renovasi PAUD pada tahun 2018 lalu ia menjelaskan, renovasi tidak dapat dilakukan karena PAUD bukan milik desa melainkan milik perorangan. Terkecuali PAUD tersebut telah dihibahkan untuk desa, maka renovasi dapat dilaksanakan.

“Kami hanya mengikuti aturan yang ada. Kalau sampai dipaksanakan maka kami akan melanggar aturan dan resikonya sangat besar,” ungkapnya kepada awak media di kantor desa, Sabtu (13/02/21)

Mengenai pungutan Pendaftaran Tamah Sistematis Lengkap (PTSL) Mugiono menegaskan, apa yang sudah diajukan masyarakat tengah dalam proses. Ada pun keterlambatan disebabkan revisi di BPN bukan di pemerintah desa. Uang yang sudah disetorkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya desa. Dia meminta masyarakat bersabar dalam proses PTSL ini.

“Kadang ada revisi, kadang ada berkas yang kurang lengkap, itu bukan kami yang minta tapi dari BPN. Maka harap bersabar prosesnya lagi ditangani,” tambahnya.

Tuduhan lain mengenai pungutan di Pondok Pesantren Al-Islam senilai 30 Juta, ia menjawab bahwa uang tersebut inisiatif dari pemilik pondok pesantren menyerahkan ke pemerintah desa untuk dikelola. Penyebabnya karena anggaran ini sebelumnya tidak dikelola dengan baik, cenderung digunakan bukan pada tempatnya.

“Inisiatif sendiri bukan kami yang minta. Kami hanya usulkan anggaran tepat sasaraan, dana dimasukan ke desa sebagai PAD kemudian dibagikan kembali ke masyarakat. Ada surat pernyataan dan tandatangan warga,” paparnya.

Ia menyadari sebagai kepala desa banyak tugas yang harus dikerjakan. Tidak semua masyarakat puas dengan kinerja yang dilakukan pemerintah desa selama ini. Namun sangat disayangkan ada masyarakat yang justru berniat tidak baik terhadap pemerintah desa. Seharusnya saat ada persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah.

“Kami menyayangkan sekali tapi sebagai abdi masyarakat kami terima kritik apa pun itu dan kami tidak ada niat jahat sedikit pun kepada masyarakat,” tandas dia. [Wlk]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Cirebon Radio

To Top