Connect with us

Tuntut UMK 2022 Naik 10 Persen, FSPMI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Cirebon

Berita Cirebon Radio

Tuntut UMK 2022 Naik 10 Persen, FSPMI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Cirebon

KEJAKSAN – Ratusan massa dari Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Cirebon Raya menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Cirebon. Aksi tersebut sengaja dilaksanakan menjelang penetapan UMK Tahun 2022.

 

Sekjend KC FSPMI Cirebon Raya, M. Machbub mengungkapkan, unjuk rasa tersebut guna menyampaikan aspirasi para buruh. Sehingga kenaikan UMK pada tahun 2022 mendatang sesuai dengan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

“Kami meminta agar kenaikan upah pada tahun 2022 adalah minimal 10 perden sebagai jaring pengaman agar kebutuhan hidup buruh dan keluarganya dapat terpenuhi,” paparnya, Senin (25/10).

Bahkan, pihaknya telah melakukan survei ke sejumlah pasar untuk mengukur kebutuhan biaya hidup kaum buruh dalam satu bulannya. Dari survei tersebut diketahui kebutuhan para buruh mencapai Rp 3 jutaan per bulannya.

Menurutnya, jumlah tersebut telah mencakup pemenuhan 64 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para buruh. Sehingga dirinya menilai kenaikan UMK tahun 2022 mendatang harus sesuai jumlah yang telah diperhitungkan.

“Jika kenaikannya tidak signifikan, maka kami akan menyuarakan aspirasi lagi. Kami berharap, hasil survei tersebut dicantumkan sebagai pertimbangan dalam rapat pleno kenaikan upah 2022 di Kota Cirebon,” ungkapnya.

Dijelaskannya, aksi tersebut juga didasari oleh disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 atau Omnibus Law oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang menyebabkan turunnya kesejahteraan kaum buruh.

Salah satu akibat yang akan dirasakan dari disahkannya Undang-Undang tersebut adalah kecilnya UMR Kabupaten/Kota tahun 2022. Padahal setiap tahunnya kebutuhan buruh atau pekerja semakan meningkat seiring naiknya harga-harga barang pokok atau sembako.

Selain itu, Omnibus Law pun membuat kesejahteraan dan hak-hak buruh atau pekerja di perusahaan banyak dikebiri. Salah satu hak pekerja di perusahaan yang kini coba dirusak oleh para pengusaha hitam adalah perusahaan memaksakan memasukan Ommibus Law dalam pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

“Dalam isi Perjanjian Kerja Bersama pengusaha mereduksi atau menurunkan kesejahteraan pekerja yang sudah ada. Padahal, saat ini masih dalam situasi pandemi yang turut berdampak pada kaum buruh,” bebernya.

Namun, lanjutnya, selama ini pekerja sudah banyak memberikan kompromi demi berjalannya perusahaan tetapi jika Omnibus Law tetap dimasukan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Sehingga hal tersebut dinilaimengkhianati asaz keadilan bagi buruh atau pekerja.

“Kami akan terus melakukan penolakan terhadap Omnibus Law dengan cara aksi. Ini sebagai komitmen bahwa FSPMI akan melindungi nasib para buruh,” pungkasnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Cirebon Radio

Trending

Berita Cirebon Radio

To Top