Connect with us

Wagub Jabar : Perda Pesantren Harus Didukung Pemda Kota dan Kabupaten

Berita Cirebon Radio

Wagub Jabar : Perda Pesantren Harus Didukung Pemda Kota dan Kabupaten

PEKALIPAN [89,2 CR] – Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruhzanul Ulum ingin kota dan kabupaten memiliki Peraturan Daerah (Perda) turunan dari Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan pondok pesantren. Dengan begitu penyaluran bantuan dari Pemerintah provinsi (Pemprov) mudah diakomodir.

“Kami berharap Bupati, Wali Kota dan DPRD untuk dibuatkan perda turunan jadi perda di Kabupaten/kabupaten kota,” ujarnya saat berkunjung ke Ponoes Jagasatru, Kamis (18/3).

Menurut Uu, Perda nomor 1 tahun 2021 ini merupakan turunan dari Undang-undang pondok pesantren yang sudah ada di tingkat pemerintah pusat. Walaupun PP-nya belum ada, namun Pemprov sudah diberikan ijin oleh Mendagri untuk membuat perda ini.

“Seandainya dananya memungkinkan, akan nanti ponpes akan bantu dalam pembangunan sarana prasarana

Santri salafiyah yang tidak tercover dari BOS akan dibantu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, garis besar substansi yang diatur perda ini diantaranya pemerintah harus memberikan perhatian dan pembinaan terhadap Pondok Pesantren (Ponpes) dan kyai, akan terapi tidak masuk dalam wilayah kurikulum di pesantren.

Karena biasanya kurikulum di masing-masing pesantren ikut almamater kiyainya, misalnya kalau kiyainya alumni gontor merujuknya ke kurikulum gontor, kalau kiyainya alumni kempek juga merujuk ke kempek, dan lain sebagainya.

“Jadi penyuluhannya tergantung ke kebutuhan di pesantren. Kalau arahnya pesantren berbasis agribisnis, kita sambungkan ke dinas pertanian, kalau pesantren berbasis enterprenur kita gandeng dinas perdagangan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, substansi lainya adalah pemberdayaan. Nantinya para kyai, ulama, ajengan diberdayakan. Kalau ada program keagamaan dari pemerintah, maka akan melibatkan para ulama

Yang paling penting, kata Uu, adalah mendorong legalitas formal dari lulusan pesantren, teknisnya akan dibahas dengan Kanwil Kemenag, sehingga bisa ngajar di SD-SLTA, bahkan bisa jadi dosen.

Dari data yang ada 16 ribu ponpes di Jabar, baru 8 ribu yang administrasinya terdaftar. Sisanya untuk mengurus legalitas, untuk memudahkan menyalurkan bantuan dari pemerintah.

Dari segi pembiayaan, ponpes juga akan diupayakan mendapat bantuan dari pemerintah. Karena selama ini bantuan bagi pesantren memang ada tapi sifatnya tidak reguler dan insidental. [Wlk]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Cirebon Radio

To Top